Rabu, 06 Februari 2013

Privat Vs Publik


Tanpa disadari aktivitas keseharian kita senantiasa bersinggungan dengan dua domain utama: privat dan publik. Aktivitas privat melingkupi hal-hal yang berkaitan dengan urusan pribadi yang kita upayakan secara mandiri. Mandi, tidur, buang air dan gosok gigi, misalnya, adalah beberapa contoh sederhana yang memang harus kita lakukan secara eksklusif dan tersembunyi. Sedangkan berkendaraan di jalan raya, berwisata ke Monas di hari libur, atau berbelanja di pasar adalah kegiatan yang hanya mungkin terlaksana di ruang publik dan menyertakan orang lain.

Untuk kegiatan privat, orang bisa berbuat “semaunya”. Dia bertanggung jawab penuh atas konsekuensi yang menyertai tindakannya. Kalau orang tidak mau atau malas gosok gigi, dia harus tanggung sendiri manakala gusinya bengkak dan nyut-nyutan. Untuk urusan publik, orang harus menimbang kepentingan pihak lain ketika menjalankan suatu aktivitas. Apakah ngebut di jalan raya tidak mengganggu dan membahayakan orang lain? Atau, bolehkah membuang kantong plastik sembarangan seusai berwisata di Monas? Pendek kata, tepa selira  atau tenggang rasa terhadap orang lain menjadi pertimbangan utama ketika orang beraktivitas di ruang publik. Masalahnya, seberapa banyak di antara kita yang menyadari dan memahami bagaimana kita selayaknya bersikap manakala kita berada di wilayah publik?

Kecenderungan yang umum terjadi adalah sebagian besar dari kita lebih mengutamakan kepentingan privat ketimbang kepedulian kita terhadap kepentingan publik. Tak perlu jauh-jauh kita mengamatinya. Cobalah tengok saluran air atau got di depan rumah kita. Kita prihatin melihat got yang merupakan sarana publik demi kepentingan bersama. Umumnya kondisi got di kawasan pemukiman begitu merana: kotor, bau, dan mampet karena penuh sampah. Bila hujan, got yang mampat tak dapat menampung air hujan sehingga luber dan menggenangi badan jalan. Bandingkan keadaan ini dengan rumah kita yang adalah milik privat. Kita lebih peduli meninggikan rumah kita atau membuat barikade penangkal air ketimbang bergotong-royong memperbaiki dan melebarkan got agar air dapat mengalir lancar. Jalanan boleh banjir asal bukan rumah kita. Padahal dengan mengutamakan perbaikan got, masalah ini selesai dengan sangat sederhana. Tak perlu heran kalau persoalan banjir di Jakarta tak kunjung selesai. Meskipun Banjir Kanal Timur telah beroperasi maksimal, banjir tetap menjadi ancaman serius karena ketidakpedulian warga Jakarta untuk memelihara fasilitas publik.

Mau contoh lain? Lihatlah trotoar yang beralih fungsi menjadi lapak-lapak jualan atau tempat mangkal pedagang kaki lima. Trotoar yang dibangun untuk kepentingan publik beralih fungsi menjadi kepentingan privat. Tak jarang kaki lima semacam ini melebar ke bahu jalan sehingga mempersempit jalan. Ruang publik yang seharusnya menjadi fasilitas umum bagi pejalan kaki ini berubah menjadi lahan pribadi. Akibatnya tidak hanya kesemerawutan dan ketidaktertiban, tetapi juga kemacetan lalu lintas.

Ketidakpedulian terhadap kepentingan publik ini tidak hanya dilakukan oleh warga negara tetapi juga oleh negara dalam kadar yang lebih mengkhawatirkan. Keberpihakan negara pada kepentingan privat sangat kentara seperti tercermin dalam pengelolaan transportasi publik yang amburadul. Negara kurang serius menyediakan transportasi publik yang cepat, aman dan nyaman. Kondisi bus kota, kereta api, kapal feri, maupun moda transportasi masal lain yang tak terawat merupakan bukti nyata ketidakberpihakan negara dalam urusan publik. Kendaraan yang tak laik jalan, pelayanan yang buruk, aparatur yang hanya peduli dengan izin trayek, atau jalan raya yang dibiarkan rusak adalah pengabaian negara terhadap kepentingan publik. Akibatnya setiap orang berusaha keras memenuhi kebutuhan publik yang seharusnya dikelola negara ini secara privat. Orang kaya/mampu memenuhinya dengan membeli mobil dan menikmati kenyamanan privat ini di tengah kepadatan jalan. Yang kurang mampu mengusahakannya dengan membeli sepeda motor. Kegagalan negara mengelola kepentingan publik dalam bidang transportasi ini berdampak luar biasa: polusi, kemacetan tak terkira, inefisiensi, pemborosan bahan bakar, stres, kelelahan fisik (fatique), dan lain sebagainya.

Akibat yang lebih parah dari ketidakpedulian negara dalam mengelola kepentingan publik ini adalah kecemburuan sosial antarwarga negara dalam masyarakat. Orang kaya tentu menginginkan kenyamanan dan keamanan dalam hidupnya. Adalah wajar kalau mereka membangun pemukiman eksklusif yang dilengkapi dengan sarana-sarana privat yang eksklusif pula. Dalam kawasan pemukiman elit semacam ini, sarana “umum” yang dikelola secara privat ini luar biasa mewah dan nyaman: taman asri, jalanan mulus, kolam renang, tempat kebugaran dan fasilitas olah raga yang memadai, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan masyarakat kebanyakan? Mayoritas warga negara yang ekonominya pas-pasan hanya bisa gigit jari. Setiap hari mereka harus saling berebut dengan sesama warga negara lain untuk “menikmati” sarana publik yang minim dan disediakan secara asal-asalan oleh negara. Bila kondisi ini dibiarkan berlarut, kecemburuan sosial karena salah kelola kepentingan publik dapat memicu ketidakharmonisan dalam masyarakat. Tentu kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi.

Daftar Semua Tulisan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...