Rabu, 13 Maret 2013

Bupati

Ada hal yang menarik ketika seorang teman menjelaskan arti kata "bupati" beberapa waktu lalu. Berlagak bak seorang kampiun bahasa, dia menjelaskannya begini. Kata "bupati" berasal dari gabungan dua kata berbahasa Jawa, yaitu "bu" (ibu) dan "pati" (mati). Lantas, teman yang memang sempat kuliah beberapa semester di jurusan bahasa ini mengulas lebih lanjut makna di balik kata "bupati."

Secara garis besar, katanya, makna “bupati” dapat ditinjau dari konteks masa lalu dan masa kini. "Masa lalu telah memberi bukti sahih," kata teman saya ini dengan semangat, “bahwa bupati adalah kedudukan politik yang sengaja diciptakan oleh para raja Jawa kepada kerabat untuk mewakili mereka di wilayah-wilayah administrasi yang mereka kuasai.” Dalam hati saya bergumam, "Kalau cuman segitu aja, anak SD juga tahu." Selanjutnya, ia menjelaskan jabatan bupati merupakan bentuk tanda terima kasih sang raja kepada individu-individu tertentu sebagai imbalan atas jasa dan kesetiaan yang telah mereka tunjukkan. Untuk kedua kalinya saya menggerutu, "Ah... gitu aja kok diomongkan." Dengan tangkas, teman yang drop out dari salah satu universitas ternama di Jogja dan gagal mencalonkan diri sebagai bupati ini melanjutkan teorinya. Para raja memberi individu-individu kepercayaannya gelar dan kedudukan "bupati" karena mereka memang dinilai berani—bahkan  bersumpah mati—bagi sang raja. Agak tergelitik, saya membatin, "Penjelasan ini lumayan masuk akal." Selanjutnya, teman yang memang suka membual ini bertutur panjang lebar.

Seorang bupati menyiratkan seorang pejabat publik yang memiliki kualitas kepemimpinan seperti seorang ibu yang berani mati membela anak-anak yang dilahirkannya. Layaknya seorang ibu yang baik, bupati adalah seorang punggawa dan wakil raja yang berjihad dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Bila perlu, dia harus mati demi membela dan melindungi anak-anaknya. Dia mementingkan kesejahteraan anak-anaknya dan akan bersuka cita menjadi syahid bila kematian itu memberi jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi anak-anaknya. Singkatnya, bupati adalah seorang pribadi sejati yang berkarakteristik seperti seorang ibu yang mati-matian menjalankan tugas utamanya: menyejahterakan putra-putrinya (rakyat).

Tetapi mengapa perilaku para bupati di jaman monarki dulu menyimpang dari makna yang sesungguhnya? Mengapa cara mereka mengejawantahkan titah raja tidak sesuai dengan sebutan yang disandangnya? Begitu sanggah saya kepada teman yang juga menggilai hal-hal berbau mistik ini.

Dengan enteng dia menjawab. Menurut primbon, katanya, nama dan gelar itu membawa tulah tersendiri. Bagi orang yang tidak kuat dan tidak cocok dengan nama yang dicantolkan kepadanya, ia bisa mengalami sindrom kabotan jeneng (sebuah istilah Jawa untuk “keberatan nama” yang merujuk sebuah nama yang terlalu bagus untuk disandang seseorang). Apalagi kalau nama atau gelar yang disandang itu berbau magis dan kuat sekali maknanya. Ia bisa kualat atau bisa berperilaku sebaliknya. Demikian juga yang terjadi pada para bupati jaman monarki dulu, begitu penjelasan teman saya ini. Sebagian besar dari mereka kabotan jeneng dan tidak mampu bersinergi dengan kemuliaan gelar yang diberikan kepadanya. Maklum, sebagian dari mereka wong ndeso yang tidak memiliki latar belakang ilmu pemerintahan. Menjadi bupati hanya karena berjasa mempersembahkan bunga desa yang cantik kepada sang raja. Akhirnya mereka hanya berani mati demi kelanggengan kekuasaan raja dan bukan demi rakyat yang dipimpinnya. Kelanggengan kekuasaan raja akan mendatangkan kemakmuran bagi mereka. Sangat logis kalau mereka menganut falsafah pejah gesang nderek gusti (mati-hidup ikut raja). Relasi mutual antara raja-bupati ini menjadi sesuatu yang sangat wajar terjadi. Asem kecut, umpat saya.

Berikutnya, ditinjau dari konteks kekinian, jabatan publik ini menjadi primadona. Tidak hanya politisi dan birokrat yang menginginkannya, namun juga para pesohor dan pengusaha berjibaku memperebutkannya. Kalau dulu raja mengangkat dan menunjuk seseorang menjadi bupati, sekarang rakyatlah yang memilih seorang bupati. Menjadi bupati hanya dapat diraih melalui cara demokrasi modern: pemilihan langsung. Logika sederhana menyiratkan bahwa seorang bupati harusnya loyal kepada rakyat dan konstituen yang memilihnya. Logika ini pula yang seharusnya menyadarkan seorang bupati untuk tidak berpaling dari rakyat. Kedudukannya tak mungkin dia dapatkan kalau rakyat tidak mencoblosnya di pilkada. Lepas dari persoalan apakah pilkada diselenggarakan secara adil, jujur, bebas, dan rahasia. Persoalannya, benarkah demikian?

Rupanya sejarah cenderung mengulangi dirinya dengan kekerasan kepala yang dungu. Biaya pemilihan bupati secara langsung yang demokratis ini sangat luar biasa. Bahkan untuk menjadi bakal calon (balon) bupati saja, seseorang harus menyediakan pundi-pundi uang dan siap menggelontorkannya demi jabatan yang ingin didudukinya. Popularitas, apalagi kapabilitas dan moralitas, tidak bisa dijadikan hitungan atau andalan untuk menjadi calon yang mumpuni. Masih ingat artis bahenol Jupe yang sempat menggelar jumpa pers untuk mencalonkan diri menjadi bupati Ponorogo Jatim di awal tahun 2010 yang lalu? Baru itung-itungan biaya kampanye saja, pihak pengusung Jupe sudah menodong untuk disediakan 7-10 milyar! Bayangkan hanya untuk sosialisasi dan kampanye, seorang harus menyediakan dana sedemikian besar. Dengar-dengar untuk biaya pertarungan kursi bupati ini, seorang calon harus menyiapkan sampai 50 milyar! Tentu bisa dimengerti bahwa, karena harga kedua pepaya Jupe yang kenyal dan ranum itu tidak mencapai angka tersebut, dia menarik diri dari pencalonan ini.

Kalau begitu, yang bisa menjadi bupati hanya para pengusaha kaya saja dong, tanya saya blo'on. Belum tentu, jawab teman saya. Yang penting kan siapa yang mengendorse calon ini. Pendukung finansial utama calon memegang peran penting. Pendukung ini bisa pribadi atau sekumpulan pribadi, katakanlah konsorsium pendukung. Nah, kalau calon yang mereka dukung ini terpilih dalam pemilukada, mereka inilah yang sebenarnya menjadi bupati de facto di daerah tersebut. Bupati terpilih memiliki hutang budi (baca: finansial) yang tak terkira dan tak mungkin melupakan, apalagi mengabaikan, kemurahan hati mereka saat pencalonan. Secara substansial, pejabat bupati yang sebenarnya adalah penyokong dana ini. Bupati de yure hanyalah kepanjangan tangan mereka. Bupati de yure hanyalah punggawa mereka dan berkewajiban memuluskan keinginan-keinginan mereka yang telah membelanjakan sedemikian banyak uang demi jabatan yang disandangkan kepadanya. Konsekuensinya, bupati de yure berani mati demi melancarkan bisnis mereka di daerahnya. Di sinilah politik balas budi berperan.

Bagaimana dengan urusan rakyat? Tentu bupati de yure yang terpilih melalui cara yang demokratis, prosedural, legal, dan formal ini berdalih bahwa rakyat di daerahnya senantiasa diperhatikan. Memang mereka tidak salah karena kenyataannya hanya sebatas perhatian saja. Aksi nyata? Paling hanya dijanjikan untuk disejahterakan. Malah bupati yang pintar akan berkilah: untuk menyejahterakan daerah, perlu waktu. Karena itu pilihlah ia kembali untuk periode berikutnya supaya program-programnya untuk kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan dengan tuntas. Nah, loh?

Daftar Semua Tulisan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...