Senin, 06 Mei 2013

Perbudakan


Terungkapnya kasus penyekapan dan pemaksaan kerja di luar batas kemanusiaan terhadap 34 pekerja di sebuah pabrik pembuatan panci alumunium di Sepatan Timur, Tangerang, membuka mata publik akan fenomena “homo homini lupus” dalam masyarakat kita. Fenomena manusia memakan manusia yang lain ini menjadi tragedi kemanusiaan yang memprihatinkan kita semua. Bagaimana mungkin seseorang yang karena kuasa dan uang yang dimilikinya dapat memaksakan orang lain untuk mengabdi kepadanya selama 18 jam sehari dengan upah minim dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan dapat menghukum secara fisik kepada mereka bila kehendaknya tidak dipatuhi? Kasus ini menunjukkan bahwa perbudakan masih berlangsung dalam masyarakat yang katanya menjunjung tinggi nilai “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Beberapa pemerhati perburuhan bahkan menyatakan bahwa perbudakan di Sepatan Timur ini hanyalah puncak gunung es bila membicarakan persoalan perburuhan di Indonesia. Masih banyak kasus serupa di berbagai wilayah di Indonesia yang detik ini masih berlangsung dan belum terungkap. Perbudakan semacam ini terjadi di pabrik-pabrik padat karya berskala kecil yang juga mempekerjakan pekerja anak dengan upah jauh di bawah UMR. Dengah upah minim tanpa jaminan kesehatan maupun hari tua dan kondisi tempat kerja yang tidak menjamin keselamatan, para buruh (baca: budak) dipaksa bekerja melebihi aturan jam kerja harian yang diamanatkan undang-undang. Persoalannya, di mana aparat berwajib saat 34 warga negara ini mengalami perbudakan yang begitu kejam? Mengapa perbudakan di Sepatan Timur dan di beberapa tempat lain di Indonesia masih berlangsung?

Penyebab pertama adalah ketidakberdayaan pekerja. Umumnya, para pekerja berpendidikan rendah dan tidak paham akan hak-hak mereka sebagai pekerja. Hal ini membuat posisi mereka sangat tidak berdaya dan memandang pemberi kerja sebagai “sang juru selamat” bagi mereka dan keluarga. Karena itu, berapa pun upah yang dijanjikan tidak  akan menuai protes atau keberatan. Seorang tamatan SD atau SMP yang berasal dari pelosok daerah di Jambi, misalnya, akan tergiur dengan tawaran kerja di Jawa, apalagi Jakarta, yang memberi iming-iming upah sebesar Rp 600,000 sebulan karena untuk mendapatkan uang sebesar itu di daerah mereka perlu waktu 3 bulan dengan menjadi buruh di sektor pertanian. Minimnya pendidikan dan ketrampilan yang mereka miliki ditambah dengan ketidakmengertian mereka akan peraturan ketenagakerjaan menjadikan mereka sebagai sasaran empuk bagi para pemberi kerja yang nakal yang memang bermaksud mengambil keuntungan dari ketidakmengertian mereka.

Penyebab kedua berkaitan dengan kompetisi kerja yang demikian ketat. Jumlah penganggur di Indonesia sangat besar dan tidak berbanding positif dengan kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam hubungan kerja yang sehat antara pemberi dan pencari kerja. Dengan sedikitnya lapangan kerja dan melimpahnya tenaga kerja, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi sangat tidak sehat. Para pencari kerja berada di posisi yang sangat rentan untuk ditekan dan diperlakukan secara tidak semestinya. Sebaliknya, pemberi kerja berada di atas angin untuk “memaksakan” kehendak mereka. Prinsip “patah tumbuh, hilang berganti” atau “mati satu, tumbuh seribu” menjadi senjata ampuh bagi pemberi kerja. Kalau seorang pencari kerja tidak sepakat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja secara sepihak, pencari kerja yang lain akan antri di belakangnya dan rela menerima persyaratan yang merugikan mereka. Pemberi kerja pun tak akan sungkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bila para pekerja mereka mulai melakukan tuntutan macam-macam. Ada begitu banyak tenaga yang lebih muda dan fresh yang siap menggantikan. Dalam kondisi semacam ini, potensi perbudakan, terutama di pabrik-pabrik skala rumahan seperti yang terjadi di Sepatan Timur ini, mudah terjadi. Kesewenang-wenangan pemberi kerja menjadi bagian tak terpisahkan dalam perekrutan.

Penyebab lain yang paling mengkhawatirkan adalah adanya persekongkolan antara pemberi kerja, oknum aparat, dan preman. Sinergi yang cantik dari tiga kekuatan ini membuat posisi tenaga kerja sangat terpuruk. Kekuasaan uang dari pemberi kerja, hukum yang dipermainkan oknum aparat, dan ancaman fisik dari preman adalah kekuatan mutlak yang tak mungkin dilawan oleh pekerja.  Kalau aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan aturan undang-undang dan berkewajiban melindungi pekerja telah berkolusi dengan pemberi kerja, ditambah lagi dengan ancaman kekerasan yang dilakukan preman setempat, sudah barang tentu pekerja tidak akan berkutik. Ini lah yang sejatinya terjadi di Sepatan Timur. Pemilik usaha pembuatan panci ini disinyalir berkongkalikong dengan oknum aparat Brimob dan preman. Ke-34 pemuda yang direkrut dari daerah Lampung ini disekap dan dipaksa bekerja 18 jam sehari tanpa upah layak dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pekerja yang tidak taat dan tidak mengikuti kehendak majikan disiksa dan didera. Secara rutin, oknum Brimob dan preman datang dan mengancam bahwa senjata mereka tidak akan segan-segan menyalak bila para pekerja berniat kabur. Pekerja yang membangkang diberi shock therapy melalui penyiksaan fisik oleh preman. Tak heran bila ke-34 pemuda udik yang sebagian masih di bawah umur ini sangat takut dan tak berdaya dalam perbudakan yang tak berperikemanusiaan.

Dalam ketidakberdayaan dengan situasi tertekan dan terancam jiwa seperti ini, para pekerja jelas diperlakukan sebagai budak. Hak-hak mereka dinihilkan; kekuatan mereka dilumpuhkan; dan nyawa mereka dipertaruhkan. Kasus perbudakan di Sepatan Timur ini menjadi borok yang kalau dibiarkan akan menyebar dengan cepat. Tidak ada solusi yang lebih tepat dan efektif kecuali dengan menghukum para pelanggar kasus ini seberat-beratnya agar perbudakan dapat benar-benar lenyap dari bumi Indonesia.

Daftar Semua Tulisan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...