Jumat, 02 Agustus 2013

Bahasa, Pemimpin, dan Politikus

Seminggu terakhir ini media nasional dihangatkan dengan perseteruan wagub DKI Basuki dengan wakil DPRD Abraham Lunggana atau yang lebih dikenal sebagai Haji Lulung. Pemicunya adalah upaya pemda DKI untuk menertibkan para PKL yang berjualan di badan jalan di kawasan pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara Tanah Abang. Sang wagub menyampaikan pernyataan-pernyataan keras kepada PKL dan meminta mereka segera hengkang dari badan jalan dan masuk ke Blog G pasar. Bila PKL tidak mau segera pindah, pemda hendak menerapkan Perda DKI nomor 7 tahun 2008 tentang ketertiban umum secara tegas. Bila dirasa perlu pemda akan memidanakan para PKL yang membandel.

Pernyataan wagub yang keras, tegas, dan dinilai kasar ini menimbulkan ketidaksenangan sang wakil rakyat karena dinilai tidak etis dan dianggap menyalahi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang kewajiban kepala daerah menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam sebuah kesempatan, sang wakil rakyat ini bahkan menyarankan agar sang wagub memeriksakan kesehatan jiwanya. Menurut kaca mata sang wakil rakyat, bahasa dan pilihan kata yang digunakan sang wagub sudah kelewat batas dan tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin daerah.

Di lain pihak, sang wagub menyikapi perseteruan ini dengan mengedepankan peraturan daerah. Dengan gaya ceplas-ceplosnya yang khas, ia menyampaikan ketidakmengertiannya atas sikap para penentangnya dalam mengkritisi berbagai persoalan ibu kota yang sudah demikian akut bak kanker stadium 4. Menanggapi saran agar dirinya diperiksa kesehatan jiwanya, sang wagub berkilah bahwa ia telah menjalani fit and proper test dan dinyatakan lulus sehingga pernah menjadi wakil rakyat di DPR dan pernah menjabat sebagai bupati. Sang wagub pun menolak tuntutan para penentangnya untuk meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai kurang etis, kasar, dan mengancam.

Perseteruan kedua wakil ini menjadi perhatian publik dan menarik untuk disimak. Bukan karena substansi persoalan yang mereka perbincangkan, tetapi karena ragam bahasa yang mereka gunakan dalam menyampaikan pandangan. Dalam linguistik (ilmu yang mempelajari tentang bahasa), ragam bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Variasi bahasa biasanya tampak dalam dialek, aksen, laras, gaya, atau berbagai wujud sosiolinguistik lain, termasuk variasi bahasa baku atau tidak baku dan juga formal atau informal. Variasi lain juga terdapat pada tingkat leksikon, seperti slang dan jargon, yang sering dikaitkan dengan gaya atau tingkat formalitas tertentu, meskipun penggunaannya kadang juga dianggap sebagai suatu variasi atau ragam tersendiri. Dalam tataran yang lebih spesifik, ragam bahasa juga menyangkut penggunaan bahasa yang unik yang dipakai oleh seorang individu. Ragam bahasa semacam ini disebut idiolek. Ragam ini diwujudkan dalam pola pilihan kosakata, idiom, tata bahasa, pelafalan yang khas pada setiap orang.

Terkait dengan perseteruan dua wakil ini, nampaknya persoalannya terletak pada ragam bahasa. Sang wakil rakyat tidak terima dengan pilihan kata, tata bahasa, dan pelafalan penyampaian yang dikomunikasikan oleh sang wagub. Dalam kaca matanya, sang wagub menggunakan pilihan-pilihan kata yang tidak sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang etis dan normatif. Kata-kata seperti “tolol”, “nenek moyang lu”, dan beberapa kata tidak baku dan tidak formal lain yang diucapkan sang wagub dengan intonasi dan pelafalan yang khas dianggap sebagai melecehkan pihak lain, dalam hal ini para PKL. Sang wakil rakyat mengajukan protes dengan dalih membela harkat dan martabat para PKL di Tanah Abang yang selama ini, menurut klaim sang wakil rakyat, sering menyampaikan keluhan-keluhan kepadanya. 

Sepanjang sejarah birokrasi Indonesia yang demokratis (sejak Reformasi), baru kali ini kita menyaksikan pemimpin yang memiliki ragam bahasa yang alami. Gubernur dan wagub DKI adalah contoh nyata pemimpin yang berkomunikasi dengan ragam bahasa yang apa adanya tanpa dibuat-buat. Jokowi bukan pemimpin yang pandai meracik dan menghias ungkapan dan pendapat yang ia komunikasikan kepada publik. Bahkan, dari ribuan wawancara dan tanggapan yang ia sampaikan lewat media, kita selalu mendengar ragam bahasa yang sama: dialek Jawa yang kental (ndak, nggak papa, la wong, ya sudah) dan diakhiri dengan gaya tertawanya yang khas. Intonasi, aksen, dan pelafalannya konsisten. Ekspresi wajahnya wajar dan tulus. Jokowi malah terkadang agak terbata-bata dalam menjawab beberapa pertanyaan wartawan yang sulit. Namun sesulit apa pun dan dalam situasi apa pun, intonasi, ekspresi, pilihan kata, aksen, dan pelafalannya tidak pernah berubah. Tentu kita masih ingat, bagaimana pidato dalam bahasa Betawi yang ia sampaikan dalam memperingati ultah Jakarta di Balaikota beberapa waktu lalu membuat siapa pun yang mendengarnya tersungging senyum. Pendek kata, pelafalan, intonasi, dan pilihan kata Jokowi sangat merakyat, ndeso, gamblang, dan alami.

Demikian pula dengan wagub Ahok. Sepertinya, ragam bahasa Ahok bertolak belakang dengan ragam bahasa Jokowi. Kalau ditelisik dengan teliti, justru ragam bahasa mereka sangat identik dalam hal kekonsistenan dan kekhasan. Karena latar belakangnya yang beretnis Cina dan besar di Sumatra, Ahok memiliki ragam bahasa yang sangat khas. Pilihan katanya sangat langsung dan straight to the point. Ia juga tidak mencoba memperindah gaya berkomunikasinya dengan pilihan kata dan intonasi yang dibuat-buat. Pelafalan dan intonasi Ahok sangat kental dipengaruhi oleh intonasi etnis Cina yang sering kita dengar di komunitas Cina kebanyakan. Tata bahasa dan pilihan katanya tidak baku dan informal namun pesan yang disampaikan sangat jelas. Isi pesan Ahok tidak pernah ambigu, ambivalen, atau mendua. Isinya selalu jelas dan disampaikan dengan gaya komunikasi yang tegas. Tutur kata yang disampaikan apa adanya sehingga siapa pun akan mudah memahami maksudnya.

Bagaimana dengan ragam bahasa politikus? Kebanyakan politikus menata ragam bahasa mereka dengan sangat baik. Mereka senantiasa menjaga citra yang diwujudkan dalam ragam bahasa yang ditata dengan seksama dan didukung dengan pilihan kata yang hati-hati. Karena itu, politikus biasanya suka mengumbar janji dengan kata-kata yang manis dan tutur kata yang sopan supaya menarik simpati rakyat. Hidup politikus terletak di tangan rakyat. Rakyat yang tertipu dan terkelabui dengan tutur katanya yang sopan dan gaya komunikasinya yang elegan akan memilih ia kembali di pemilu yang akan datang.

Dari ragam bahasa ini ada satu pelajaran yang sangat penting yang harus kita ingat bila kita ingin mencari pemimpin yang melayani, jujur, tulus, dan berjuang demi rakyat. Pemimpin yang santun, berhati-hati, dan selalu menata cara ia berkomunikasi dengan bahasa yang indah adalah pemimpin yang lemah. Ia menutupi kelemahan dan ketidaktegasannya melalui bahasa yang dipermak. Kalau ada bencana atau ketidakberesan dalam masyarakat, ia akan mengatakan, “Saya prihatin dan sedih.” Kalau ia melihat ada sebagian warga negara menghakimi dan menyerang warga negara lain, ia mengomentari, “Saya meminta Kapolri untuk menangani kasus ini.” Ia tidak akan pernah berani mengatakan secara lugas dan apa adanya: “Bereskan persoalan ini atau menteri A akan saya pecat!” atau “Tangkap si A dan jebloskan ke penjara!” Pemimpin yang membedaki ragam bahasanya adalah pemimpin palsu. Pemimpin sejati yang tulus dan melayani rakyat adalah pemimpin yang ragam bahasanya ceplas-ceplos, ndeso, lugas, dan apa adanya. Ia tidak memikirkan pencitraan terhadap dirinya. Baginya, yang jauh lebih penting adalah menegakkan hukum dan aturan yang adil dan melakukan aksi nyata demi kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Bagaimana pun juga rakyat tidak membutuhkan kesantunan dalam berbahasa, namun ketegasan dan keberanian dalam menjalankan aturan berbangsa dan bernegara yang bermartabat.

Daftar Semua Tulisan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...