Jumat, 20 September 2013

Premanisme



“Apakah Indonesia merupakan negara preman sebagaimana digambarkan dalam film ini? Bagi saya, masih terlalu jauh menyimpulkan begitu, tetapi gejala-gejalanya cukup memprihatinkan.”

Penggalan di atas saya kutip dari tulisan R William Liddle, Profesor Emeritus Ilmu Politik, Ohio State University, AS yang dimuat di Kompas online, 17 September 2013 lalu. Profesor yang tersohor dan sering disebut sebagai Indonesianis handal ini menyinggung peran preman yang sering diabaikan oleh para sejarawan lain saat terjadi upaya pergantian (baca: penggulingan) kekuasaan yang dituduhkan kepada PKI pada 1965 dari tangan presiden Soekarno. Penggalan tersebut adalah bagian akhir dari tulisan beliau yang berjudul “Tantangan Negara Preman” untuk mengritisi film The Act of Killing yang saat ini sedang diputar di seantero AS.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Liddle. Pertama, saya bukan sejarawan dan tidak begitu tertarik dengan peristiwa masa lalu. Ketertarikan saya adalah ke masa depan. Kedua, sudah pasti saya tidak memiliki kompetensi untuk mengorek dan menganalisis kejadian masa lalu, sehingga saya tidak mungkin menulis sesuatu secara ngawur tanpa didukung studi yang relevan. Meskipun demikian, apa kaitan penggalan tulisan Prof. Liddle dengan apa yang akan saya sampaikan dalam esai ini? Benang merahnhya terletak pada pandangan Prof. Liddle yang tidak mengingkari adanya indikasi bahwa Indonesia memiliki gejala menjadi negara preman. Beberapa indikasi berikut dapat menguatkan pandangan Liddle.

Seminggu terakhir ini, melalui media, kita dikejutkan oleh perilaku premanisme yang semakin sering terjadi dan meresahkan masyarakat. Peristiwa pertama adalah penyekapan seorang pengasong perempuan paruh baya di daerah Kebon Jeruk. Pengasong perempuan malang ini  tidak menyetor sejumlah uang kepada preman, yang menjadi penguasa wilayah di seputaran pintu tol Kebon Jeruk. Selama dua hari, ia diikat dan disekap di sebuah bedeng di kawasan tersebut. Selama penyekapan ini, tidak hanya siksaan fisik yang ia terima, siksaan seksual pun ia dapatkan. Perempuan ini harus mendapatkan perawatan berupa jahitan di alat kelaminnya karena perlakuan yang sangat kasar dan tidak senonoh dari para preman yang menyekapnya. Beruntung, perempuan ini berhasil melarikan diri dan melapor ke polisi atas perlakuan yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh segerombolan orang yang kita sebut sebagai preman

Peristiwa kedua memiliki kemiripan dengan yang pertama. Kali ini, peristiwanya terjadi di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Penyekapan ini menimpa dua pengusaha yang memiliki masalah hutang-piutang. Kedua korban dijemput paksa oleh sekelompok preman, dijebloskan ke dalam sebuah ruko dan disekap selama 1,5 bulan. Selama penyekapan itu, mereka disiksa tidak hanya oleh para preman yang menyekapnya, tetapi juga oleh seorang oknum anggota TNI yang sampai esai ini ditulis masih buron. Hebatnya lagi, para preman yang melakukan penyekapan ini berada dalam naungan sebuah perusahaan berbadan hukum, PT Benteng Jaya Mandiri. Para preman penyekap dan penyiksa ini bekerja di sebuah perusahaan formal yang diakui keberadaannya oleh negara. Pantaskah sebuah perusahaan berbadan hukum melakukan perilaku kekerasan dan premanisme seperti ini?

Mencermati dua kejadian beruntun dalam minggu ini, adalah masuk akal bila kita membenarkan apa yang disimpulkan oleh Liddle. Gejala-gejala premanisme tumbuh subur dalam masyarakat kita. Para pengangguran dimanfaatkan oleh sebagian orang atau pihak untuk membentuk atau bergabung dalam kelompok-kelompok primordial atau sektarian. Kemudian, kelompok-kelompok ini memproklamirkan diri menjadi ormas. Dalam ormas-ormas ini, para penganggur meyerahkan kekalahan individual mereka dan mentransformasikannya menjadi identitas dan kekuatan komunal. Penyerahan individualisme mereka ke dalam kelompok adalah satu-satunya cara untuk eksis karena secara individu mereka adalah para pecundang. Melalui ormas-ormas ini, mereka melancarkan aksi premanisme untuk menunjukkan eksistensi kelompok dan mengancam pengasong, pedagang kecil dan kaki lima, dan awak kendaraan umum untuk menyetorkan sebagian dari pendapatan mereka.

Secara psikologis, perilaku premanisme ini mencerminkan kegelisahan bawah sadar seseorang untuk aktualisasi diri. Ketidakmampuan untuk aktualisasi diri ini menyebabkan mereka menyerahkan kedirian mereka kepada kekuatan komunal dalam berbagai ormas yang sekarang tumbuh subur  di banyak kota di Indonesia. Kemudian, kekuatan komunal ini dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara kekerasan. Parahnya pula, perilaku premanisme seperti ini terkesan dibiarkan oleh aparat penegak hukum dan ketertiban. Malahan, sebagian kecil di antara mereka turut serta menyuburkan premanisme ini dan menjadi bagian di dalamnya karena “kecipratan” rejeki dari aksi premanisme yang dilakukan kelompok-kelompok ini. Bila kelompok-kelompok ini tidak segera diambil tindakan tegas oleh aparat berwenang, saya khawatir kesimpulan Liddle akan terjadi lebih cepat ketimbang yang ia perkirakan.

Daftar Semua Tulisan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...