Jumat, 08 November 2013

Sampai Kapan Kemacetan ini Berakhir?

Tiga hari terakhir ini, sejak pemberlakukan sterilisasi jalur bus transjakarta, para pengguna jalan di Ibu Kota semakin merana. Kemacetan parah di jalur regular semakin menjadi-jadi. Perjalanan yang hanya berjarak enam kilometer ditempuh dalam waktu satu jam! Ini menjadi bukti nyata bahwa Ibu Kota tidak memiliki sistem transportasi yang jelas. Keadaan ini juga sekaligus mengonfirmasi apa yang sepuluh tahun lalu telah diprediksi dan diingatkan oleh para pakar transportasi bahwa Jakarta akan macet total di 2014, yang nota bene tinggal 8 minggu lagi.

Untuk mengatasi problem kemacetan yang semakin menggila ini, pada tahun 2010 pemerintah, melalui wakil presiden Budiyono, mencanangkan program 17 langkah penanganan. Beberapa poin penanganan di antaranya adalah sterilisasi jalur bus transjakarta, kebijakan ulang perparkiran, dan pembangunan lahan parkir di sekitar stasiun agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan publik. Dari semua poin itu, satu di antaranya, yaitu restrukturisasi angkutan umum armada kecil agar beralih ke armada besar, belum dapat dilakukan. Restrukturisasi ini perlu payung hukum dari pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Belum lagi jika berbicara integrasi angkutan umum antarkota yang tentu tidak bisa diupayakan sendiri oleh DKI Jakarta.

Setelah hampir tiga tahun berjalan, rasanya pengguna jalan tidak dapat merasakan adanya perubahan berarti dari 17 langkah yang telah dicanangkan. Yang terjadi justru kemacetan yang semakin tak tertahankan tanpa kenal waktu dan di hampir seluruh ruas jalan Ibu Kota. Sekali lagi, ini bukti nyata bahwa para pemerintah hanya baik dalam tataran perencanaan, namun buruk dalam implementasi dan eksekusi kebijakan. Yang semakin mengkhawatirkan adalah kebijakan mobil murah yang PP-nya diteken presiden SBY beberapa waktu lalu. Kebijakan ini kontra produktif dengan 17 langkah yang telah dicanangkan. Sebentar lagi, puluhan ribu mobil murah dari berbagai merek dan model akan menjejali jalanan Ibu Kota.

Persoalan kemacetan ini juga menjadi polemik yang menarik antara presiden SBY dan gubernur DKI Jokowi yang bernada saling menyindir. Dalam pidatonya di Istana Bogor, saat memberikan sambutan di hadapan anggota KADIN, presiden menyarankan masyarakat untuk bertanya kepada Jokowi bila menyangkut kemacetan di Jakarta. SBY juga menambahkan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola kebijakan-kebijakan lokal yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempercepat capain pembangunan. Sementara itu, Jokowi menegaskan bahwa persoalan kemacetan yang parah di Jakarta juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Menurutnya, kedua pihak harus bekerja sama untuk mengatasi persoalan yang sudah sedemikian akut dan darurat ini.

Sebenarnya masyarakat Ibu Kota sudah muak, bosan, dan hampir putus asa dengan kemacetan yang harus mereka hadapi setiap saat. Dampak persoalan ini semakin mengkhawatirkan. Secara ekonomi, kemacetan ini adalah inefisiensi yang keterlaluan. Memang belum penghitungan pasti ataskerugian ekonomi akibat dari kemacetan ini. Tetapi, secara kasar dapat kita prediksi. Misalkan, ada satu juta mobil dan tiga juta motor yang setiap hari terjebak kemacetan dalam tempo satu jam saja, berapa milyar rupiah yang dibelanjakan secara sia-sia?

Katakan setiap mobil memboroskan satu liter bahan bakar dan sepeda motor seperempat liter, maka dengan patokan harga premium sebesar 6.500 rupiah, kerugian ekonominya mencapai hampir 11 milyar per hari! Dalam tempo setahun, kerugian hanya dari pemborosan bahan bakar yang ditanggung menjapai 4 triliun! Uang sebanyak ini bisa untuk membiayai pembangunan monorel! Ini pun hanya penghitungan kerugian minimal. Bisa dibayangkan bila jumlah kendaran yang terjebak kemacetan lebih banyak, tentu pemborosannya jauh lebih besar. Beban kerugian ini menjadi berlipat ganda karena bahan bakar premium adalah bahan bakar yang disubsidi pemerintah. Tentu sangat menjadi sangat tidak masuk akal bila persoalan ini dibiarkan berlarut-larut dan hanya akan menggerogoti dan membebani rakyat.

Dampak lain yang tidak dapat dihitung secara ekonomi terkait dengan kerugian psikologis dan mental para pengguna jalan. Stres dan fatig (kelelahan fisik yang luar biasa) menjadi ancaman terhadap produktifitas. Berjam-jam terjebak kemacetan menimbulkan gangguan psikologis yang dapat mengganggu keseimbangan hidup. Para pekerja yang stres setiap kali hendak berangkat dan pulang kerja menimbulkan menurunnya produktifitas kerja. Kelelahan yang dialami dalam perjalanan mengakibatkan kinerja yang buruk. Bila hal ini terjadi setiap hari, dapat dipastikan produktifitas pekerja menjadi akibat yang masuk akal. Akal sehat dan emosi pekerja mudah terganggu.

Akibat lebih lanjut dari tingkat stres dan kelelahan ini adalah perilaku buruk dalam berlalu lintas. Tuntutan untuk bergerak cepat di dunia yang nampaknya berputar lebih kencang ini menjadikan para pengguna jalan berperilaku selfish. Saling serobot dan mau menangnya sendiri menjadi pemandangan sehari-hari di jalanan. Masing-masing diburu waktu dan perlu sampai ditujuan lebih cepat sehingga mengakibatkan lalu lintas yang semrawut di setiap persimpangan jalan. Klakson yang bising dan umpatan dari para pengendara adalah polusi telinga yang sering terdengar di jalan raya.

Kemacetan di Jakarta telah demikian parah. Transportasi publik yang cepat, nyaman, dan murah menjadi impian warganya. Dalam kondisi sekarang, impian ini masih jauh melayang di langit dan nampaknya sulit sekali untuk diraih. Karena itu, para pengguna jalan di Jakarta diminta untuk bersabar dan rela menerima keadaan ini. Mereka juga diminta untuk bersiap menempuh perjalanan yang lebih lama di hari-hari mendatang. Pertanyaannya, sampai kapan? Tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang.

Daftar Semua Tulisan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...