Rabu, 19 Maret 2014

Resepsi Mewah Sekretaris MA

Akhir minggu lalu publik dibuat terkesima dengan resepsi mewah anak Sekretaris MA di sebuah ballroom paling wah dan paling mahal di negeri ini. Ballroom ini semakin anggun dan cantik dengan penataan ribuan tangkai bunga anggrek dan mawar impor yang memenuhi langit-langitnya guna menghadirkan suasana megah dan luks demi kemeriahan pesta resepsi ini. Bunga merah muda, putih, ungu, hijau dengan keharuman alami berpadu dan berbagi dengan aroma makanan lezat yang menggoda selera. Hampir seluruh langit-langit ballroom tersebut disulap bak taman gantung yang hanya ada dalam kisah negeri dongeng.

Resepsi anak sang Sekretaris juga menghadirkan wedding singer kenamaan dengan para penyanyi papan atas. Para pejabat negara, hakim agung, menteri, pengusaha hingga Wakil Presiden Boediono juga hadir memberi ucapan selamat dan restu bagi kedua mempelai. Dalam undangannya, penyelenggara menolak tamu memberikan hadiah dalam bentuk apa pun. Malah mereka memberikan suvenir berupa iPod Shuffle 2GB yang di pasaran dibanderol Rp 700 ribu. Dengan 2500 undangan yang disebar, penyelenggara harus merogoh kocek Rp 1,7 milyar, hanya untuk kenang-kenangan perkawinan!

Tentu saja publik layak mempersoalkan resepsi mewah yang diselenggarakan pejabat negara dan terkesan sangat eksklusif ini. Setidaknya ada beberapa hal yang patut dipertanyakan. Pertama, bagaimana mungkin seorang PNS dapat membiayai sebuah resepsi mewah yang menelan biaya hingga milyaran rupiah? Dari mana ia mendapatkan uang sebegitu banyak untuk keperluan itu? Berapa sih gaji seorang Sekretaris MA? Berdasarkan usulan kenaikan gaji pegawai di lingkungan MA untuk tahun 2014, gaji tertinggi di MA diterima oleh sekretaris MA dengan jumlah Rp 46,9 juta per bulan. Tentu gaji sebesar ini tidak akan mampu membiayai resepsi mewah anaknya. Sampai ia pensiun pun, ia tak akan mampu mengumpulkan uang untuk menyelenggarakan resepsi mewah dengan biaya wah.

Kedua, di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, perlu dipertanyakan kadar kepekaan sosial sang Sekretaris. Kalau pun ia kaya raya (konon, ia memiliki bisnis sarang burung walet) dan mampu menyelenggarakan resepsi mewah, yang merupakan hak pribadinya sebagai warga negara, di mana kepekaan sosialnya sebagai penyelenggara dan pejabat negara? Apalagi, ia mengabdi di ranah hukum yang seharusnya sensitif dengan persoalan-persoalan ketidakadilan dan ketimpangan sosial di negara ini. Resepsi mewah ini menjadi bukti ketidakpekaan sang Sekretaris atas kemelaratan yang masih mendera sebagian besar rakyat.

Ketiga, resepsi mewah ini juga berpotensi menciderai citra MA yang sedang terpuruk karena berbagai kasus yang membuat rakyat meragukan kredibilitasnya. Resepsi mewah ini menjadi tamparan pedas  bagi MA yang sedang berupaya mengembalikan citranya sebagai institusi yang bersih dan patut dipercaya. Pesta meriah sang Sekretaris menumbuhkan prasangka buruk rakyat bahwa para pejabat di institusi kehakiman mendapatkan kekayaan melalui cara-cara yang tidak wajar dan tidak halal. Kemewahan yang ditunjukkan lewat resepsi ini membuat publik semakin mengamini prasangka ini.

Keempat, resepsi mewah ini juga memperlihatkan sosok Sekretaris sebagai pejabat yang tidak dapat memberikan contoh yang baik. Seharusnya, sebagai pimpinan, ia menjadi tauladan bagi para bawahannya bagaimana hidup sederhana. Bukan malah bermegah-megahan dengan membuat jamuan dan resepsi mewah. Apalagi dengan membagikan suvenir yang nilai totalnya sulit dibayangkan rakyat kebanyakan. Pameran kemewahan ini tidak hanya menunjukkan moralitas rendah sang pejabat, tetapi juga menimbulkan keirian para pejabat lainnya dan memperlebar jurang ekonomi antara pegawai tinggi dan pegawai rendah. Kalau unjuk kemewahan semacam ini dibiarkan, pejabat lain akan berupaya untuk menyamai kemewahan sang Sekretaris yang ujung-ujungnya akan mendorong perilaku koruptif para abdi negara.

Menyelenggarakan resepsi mewah memang hak setiap warga negara. Namun sebagai pejabat negara, sang Sekretaris seharusnya mampu menahan diri. Bila seorang pejabat negara tidak mampu mengendalikan diri patut dipertanyakan kesehatan jiwa dan rohaninya. Pejabat yang satu ini sering mempertontonkan kehidupan mewahnya. Publik tentu masih ingat bagaimana ia mendandani ruang kerjanya dengan meja kerja seharga satu milyar dari kocek pribadi saat dilantik menjadi Sekretaris MA tahun lalu. Kemewahan yang menjadi gaya hidup kesehariannya seharusnya mendorong KPK untuk menyelidiki asal-usul kekayaaannya. Apalagi, ia juga belum membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN yang ia serahkan tahun 2012 dianggap tidak lengkap dan perbaikannya pun belum diserahkan kembali ke KPK. Publik pantas mencurigai kemewahan resepsi ini dibiayai dari hasil korupsi.

Daftar Semua Tulisan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...