Jumat, 16 Mei 2014

Ketika Pejabat Marah



Berita menarik minggu ini diawali dengan Bu Risma, walikota Surabaya, yang mencak-mencak saat mengetahui Taman Bungkul yang dibangun dengan uang rakyat dan cucuran keringat Pemkot Surabaya rusak akibat kegiatan bagi-bagi es krim gratis oleh sebuah produsen es krim ternama yang berlangsung pada Minggu, 11 Mei 2014. Kegiatan  yang melibatkan puluhan ribu masa ini memorak-porandakan  Taman Bungkul yang menjadi salah satu ikon kota Surabaya dan tahun lalu dinobatkan sebagai taman kota terbaik seAsia dalam tempo singkat. Wajar bila sang empunya marah besar atas taman yang dibangun dengan tak kurang dari 1,5 milyar uang rakyat.

Kemarahan Bu Risma mendapat tanggapan beragam dari publik, namun sebagian besar mendukung dan memahami sikap Bu Walikota yang berani, tegas, dan keras. Saat ini, sulit menemukan pejabat dengan keberanian dan ketegasan seperti Bu Risma. Umumnya, pejabat dan aparat pemerintah sangat lemah kepada para pengusaha dan industriawan besar. Mereka biasanya tunduk dan mengamini apa yang dilakukan para pengusaha besar karena dianggap berjasa memajukan perekonomian daerah lewat pajak dan penyediaan lapangan kerja.

Beberapa waktu sebelumnya, kita juga mendengar kemarahan yang ditunjukkan oleh Wagub DKI Ahok. Mantan Bupati Belitung ini memang terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang temperamental. Melalui rapat-rapat yang dapat publik saksikan lewat media sosial youtube, Ahok terlihat sering marah dengan birokrat DKI yang masih belum dapat mengimbangi cara kerja yang efektif dan efisien sebagaimana dia inginkan. Kelambanan birokrat dalam menangani berbagai hal, ketidakcakapan kepala dinas dalam menyusun laporan, cara kerja birokrasi yang asal-asalan adalah beberapa alasan yang menjadikan Wagub geram. Di beberapa kesempatan, Ahok bahkan melampiaskan kemarahannya dengan menggebrak meja.

Dalam cara yang berbeda, Gubernur DKI Jokowi juga beberapa kali menunjukkan kemarahan dan kekecewaannya terhadap aparat birokrasi yang dipimpinnya. Melalui blusukan yang rutin ia jalankan, ia mendapati ketidakcakapan aparat dalam memberikan pelayanan kepada publik. Lurah dan walikota yang tidak berada di tempat, jam buka pelayanan yang molor, pelayanan di bawah standar adalah beberapa hal yang ia temukan dalam blusukan yang rajin ia selenggarakan. Mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan membuat Jokowi marah dan kecewa. Sekalipun demikian, Jokowi tidak pernah menunjukkan kemarahannya dengan cara yang meledak-ledak seperti Bur Risma atau Ahok. Ketika marah, Jokowi hanya diam dan menunjukkan ekspresi kecewa. Dia segera berlalu dan membiarkan aparat yang disidak panik dan kalang kabut.

Pejabat publik sudah seharusnya dan sepantasnya marah bila menemukan ketidaksesuaian dan ketidakberesan. Melalui kemarahan ini, mereka menunjukkan otoritas dan harga dirinya sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai pejabat. Sebagai pemimpin mereka adalah pihak terdepan yang paling bertanggung jawab mengelola wilayah yang dipercayakan kepadanya beserta jajaran yang ia pimpin. Sebagai pemimpin, mereka sadar bahwa mereka diserahi tugas dan tanggung jawab oleh rakyat untuk menjadikan wilayah mereka tempat yang nyaman, aman, tertib, dan teratur bagi semua warganya. Sebagai pemimpin, mereka harus memastikan bahwa aparat dan birokrat harus bekerja dengan benar. Bila ada aparat yang tidak dapat menandingi irama kerja yang ditetapkan pemimpin, pemimpin harus berani mengganti dan bila perlu memberhentikan mereka. 

Dengan pihak swasta dan di luar birokrasi, pemimpin juga harus berani marah dan tegas. Pemimpin sejati bekerja bagi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pengusaha atau swasta yang biasanya menggunakan berbagai cara agar menguntungkan mereka. Kemarahan Bu Risma kepada produsen es krim ternama adalah aksi keberanian yang patut diacungi jempol. Apalagi izin penyelenggaraan kegiatan juga tidak jelas. Swasta yang tidak taat aturan harus ditindak. Bila perlu dituntut di muka hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Begitu juga dengan Pemda DKI yang berani menolak investor swasta yang cenderung hendak mengeruk keuntungan dengan mempermainkan proyek. Sebagai pemimpin daerah, Jokowi-Ahok berani meninjau ulang bahkan memutus kontrak bila nyata-nyata kerjasama itu tidak membawa manfaat bagi rakyat dan secara finansial merugikan pemerintah.

Ketika pejabat marah, ia menunjukkan karakter aslinya. Ketika pejabat marah, ia tidak bisa berpura-pura. Ketika pejabat marah, ia tidak memperdulikan pencitraan. Dalam dunia politik yang penuh pencitraan, pejabat daerah yang sering marah kepada aparat birokratnya mempertaruhkan kedudukannya dan menempatkan dirinya tidak disukai birokrat. Pejabat yang marah karena melihat ketidakberesan adalah pribadi yang berani mengambil resiko demi perbaikan. Barangkali kemarahan adalah salah satu cara jitu untuk memperbaiki dan mengubah perilaku birokrat yang telah sekian lama dimanja bekerja sekehendak hati mereka.

Daftar Semua Tulisan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...